TELAH TERBIT PERMENAKER TENTANG OUTSOURCING

Akhirnya Menakertrans mengeluarkan peraturan tentang outsourcing atau alih daya. Peraturan menteri itu teruang dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012.  Selengkapnya sebagai berikut:  Download pdf

======

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  KEPADA PERUSAHAAN LAIN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
  2. bahwa ketentuan yang diatur dalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor                      KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 220/MEN/X/2004 tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA  PERUSAHAAN  LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  1. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
  2. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.
  3. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
  4. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
  5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  6. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

BAB II

PEMBORONGAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

Pasal 3

(1)      Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

(2)      Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
  2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
  3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  4. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

(1)       Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.

(2)       Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3)       Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.

Pasal 5

Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 6

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 7

(1)      Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)      Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 8

Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pasal 9

(1)      Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.

(2)      Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:

  1. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  2. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  3. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi  di bidangnya.

Pasal 10

(1)      Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

(2)      Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasebelum pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 11

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima)hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan

Pasal 12

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:

  1. berbentuk badan hukum;
  2. memiliki tanda daftar perusahaan;
  3. memiliki izin usaha; dan
  4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan

Pasal 13

Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis.

 

Pasal 15

Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 16

Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dikenakan biaya.

BAB III

PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 17

(1)       Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

(2)      Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(3)      Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
  2. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
  3. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
  4. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
  5. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Pasal 18

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.

Bagian Kedua

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 19

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

  1. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  2. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  3. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 20

(1)       Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

(2)       Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:

  1. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan
  2. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(3)       Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 21

(1)        Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

(2)       Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi  alasan penolakan.

Pasal 22

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 23

(1)       Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(2)       Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 24

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:

  1. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki tanda daftar perusahaan;
  3. memiliki izin usaha;
  4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  5. memiliki izin operasional;
  6. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
  7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Pasal 25

(1)      Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsitempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:

  1. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;
  2. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
  3. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;
  4. copy tanda daftar perusahaan;
  5. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  6. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan
  7. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

(2)      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3)      Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 26

(1)       Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2)       Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(3)       Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 27

(1)       Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.

(2)       Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

(3)       Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(4)       Pencatatanperjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 28

Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1)       Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(2)       Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat: 

  1. jaminan kelangsungan bekerja;
  2. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
  3. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

(3)       Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

  1. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
  2. hak atas jaminan sosial;
  3. hak atas tunjangan hari raya;
  4. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
  5. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;
  6. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan
  7. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

Pasal 30

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia  jasa pekerja/buruh  dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 31

Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Pasal 32

(1)       Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

(2)       Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1)          Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(2)          Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2012

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1138

 

 

Masuk Kelas Perawatan RS Tergantung Iuran

Inila asil pertemuan,  LKS Tripartit Nasional, DJSN, Kemenkes , pembahasan Iuran Jaminan Sosial, Jakarta, 12 Oktober 2012 di Hotel Puri Denpasar . Berikut beberapa poin yang dibahas  dan kemungkinan akan ditetap dalam forum resmi berikutnya.

  1. Kesepakatan iuran jaminan kesehatan hams mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 40/2004 tentang SJSN (besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah saniiuai batas tertentu yang secara benahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
  2.  Pengaturan RPerPres J aminan Kesehatan:

• Iuran bagi peserta penerima upah adalah sebesar 5% dari gaji/upah. Gaji/upah adalan gaji pokok dan  tunj angan keluarga, atau upah, atau upah pokok dan tunj angan tetap.

• Iuran bagi peserta bukan penerima upah adalah sebesar:

-          Rp22.200,-/orang/bulan, bagi pesena yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas III.

-          Rp40.0()0,-/orang/bulan, bagi peserta yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas II.

-          Rp50.000,-/orang/bulan, bagi pesena yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas I.

• Pembayaran iuran paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

• Kcterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 1%/orang/bulan bagi pekerja penerima upah dan sebesar angka nominal iuran yang ditetapkan bagi pekerja bukan penerima upah.

• Keterlambatan selama 3 bulan berturut-turut akan diberikan sanksi berupa penghentian pelayanan kesehatan ) perlu dipertimbangkan bahwa keterlambatan pembayaran iuran merupakan hutang pemberi kerja; tidak tepat pengenaan sanksi dalam bentuk penghentian pelayanan kcsehatan. .

3. Penentuan jumlah iuran agar dibnat scjalan dcngan PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan paling tinggi 2 (dua) kali PTKP —K1 perbulan).

4. Pertemuan benkut akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2012 dengan agenda kesepakatan iuran jaminan kesehatan, dan sebelumnya akan diadakan penemuan Bipartit antara pemberi kerja dan pekerja terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan tentang iuran jaminan kesehatan.

****

KABAR BARU UNTUK TKI DAN KELUARGA

Tahun ini pemerintah, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan terkait Tenaga Kerja Indonesia(TKI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI). Kebijakan tersebut khusus mengatur tentang kepulangan TKI  secara mandiri dari negara penempatan ke daerah asalnya.

Ketentuan itu tertuang dalam Permenaker Nomor 16 tahun 2012, tentang  Tata Cara Kepulangan tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal.  Dengan dikeluarkan peraturan menteri ini berarti para BMI/TKI yang selama ini harus melalui terminal khusus TKI atau terminal 4, bisa pulang melalui terminal 2 atau terminal untuk penumpang umum di bandara internasional Soekarno-Hatta.

Tentu saja ini merupakan kebijakan yang boleh dibilang bagus untuk memberikan kebebasan bagi TKI yang telah mampu mandiri sehingga ketakutan-ketakutan akan adanya pungutan liar, diskriminasi dan bahkan pemaksaan oleh pihak-pihak tertentu dalam jalur khusus, bisa dihindari. Dengan adanya peraturan menteri ini, keluarga TKI juga bisa lebih bebas dan nyaman menjemput di bandara layaknya penumpang biasa. Banyak pihak menilai cara ini lebih manusiawi bagi TKI.

Dalam permenakertrans ini pada pasal 2 disebutkan TKI dapat pulang secara mandiri ke daerah asal apabila telah memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri, meliputi:

a. pengurusan dokumen kepulangan;

b. secara fisik dan mental dapat pulang tanpa bantuan pihak lain;

c. mampu menjaga keamanan dan keselamatan diri serta barang bawaannya.

Namun begitu dalam pasal selanjutnya dijelaskan tentang “prosedur” yang mesti di lalui sebelum TKI pulang dari negara penempatan, misalnya yang bersangkuta harus melaporkan diri ke perwakilan RI di negera setempat, melalui pengguna atau mitra usaha. Keterlibatan perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta/PPTKIS juga masih diharuskan sebagai bentuk “tanggungjawab” terhadap TKI yang disalurkan untuk bekerja di user perseorangan untuk memfasilitasi kepulangan TKI secara mandiri.

Setelah sampai di bandara Soekarno-Hatta juga masih perlu melaporkan diri pada tempat atau petugas khusus yang ditunjuk BNP2TKI, untuk pendataan, dan selanjutnya TKI diperbolehkan pulang menuju daerah asalnya.

Secara umum peraturan menteri ini sudah baik, namun perlu ada pemastian tidak ada distorsi an penyimpangan dalam implementasi. Misalnya soal lapor-melapor di bandara setelah TKI sampai, jangan sampai birokratis, dan berbelit dan memakan waktu yang lama sehingga memungkinkan adanya pungli. Hal ini mungkin terjadi karena TKI yang pulang secara mandiri bisa berjumlah sangat banyak dan harus melakukan hal yang sama, sehingga akan ada situasi khusus yang memungkinkan adanya praktik menyimpang. Meski dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Pelayanan pendataan dan koordinasi bagi kepulangan TKI secara mandiri dilarang untuk dipungut biaya (pasal 8).

Setelah semua proses itu dilalui maka TKI bisa pulang ke daerah asalnya secara mandiri. Namun ditegaskan dalam peraturan ini bawah petugas harus memastikan TKI benar-benar telah menuju dan sampai ke daerah asalnya dengan selamat. Di sini juga perlu ada pengawasan khusus agar tidak ada penyimpangan oleh aparat atau pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan TKI. Untuk menjamin hal tersebut bisa saja diadakan sentral informasi yang baik yang bisa menyambungkan antara keluarag dan TKI secara langsung selama proses kepulangan.

Peraturan Menteri ini berlaku 3 bulan sejak ditandatangani pada tanggal 26 September 2012.

Lihat atau download Permenaker tersebut klik  PERMENAKER 16/2012

***

Jakarta 16 Oktober 2012.

5 JENIS PEKERJAAN YANG BOLEH OUTSOURCING

Oleh : Lukman Hakim

Minggu lalu, tepatnya hari Jumat, 28 September 2012, kemenakertrans mengundang sejumlah pimpinan serikat buruh/serikat pekerja dalam agenda sosialisasi rancangan permenakertrans tentang pekerja alih daya dan pemborongan pekerjaan  atau singkatnya tentang outsourcing.

Dalam rancangan tersebut salah satu pasalnya menjelaskan ada lima jenis pekerjaan yang boleh dijalankan menggunakan skema outsourcing/alih daya  yaitu : cleaning service, keamanan,  transportasi, catering, kemudian pemborongan di pertambangan.

Ketentuan ini banyak mendapatkan reaksi penokalan dari kalangan serikat pekerja/buruh.  Dengan alasan ke lima jenis pekerjaan tersebut bisa saja menjadi pekerjaan utama dalam sebuah perusahaan seperti perbankan yang mengutamakan keamanan. Cleraning service dalam perhotelan dan pariwisata yang mengedepankan kebersihan dan keindahan serta kenyamanan, dan seterusnya. Apalagi dalam pasal berikutnya dibuka peluang bagi perusahaan untuk mendaftarkan jenis pekerjaan lainnya yang akan dijalankan dengan outsourcing. Tentu saja ketentuan ini mendapatkan tentangan keras.

Dalam pasal berikutnya dinyatakan bahwa pelaksanaan lima jenis pekerjaan tersebut dapat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pasal ini bersifat karet dan tidak jelas yang akan membuka peluang bagi praktik outsourcing yang bertentangan dengan keputusan MK dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 yaitu tentang jaminan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bicara soal alih daya dan pemborongan pekerjaan sebenarnya sederhana saja, sejauh pekerja mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak (dengan menjadi pekerja tetap) maka semua  sah-sah saja dan tidak ada persoalan.

Terkait lima jensi pekerjaan yang disebut dalam rancangan permenakertrans , perdebatanya sebenarnya bukan pada jenis pekerjaan apa saja yang boleh memakai  outsourcing/tidak, atau apa saja jenis pekerjaan yang merupakan pekerjaan utama atau hanya penunjang. Perdebatanya seharusnya pada apakah jenis pekerjaan itu bersifat sementara atau habis/selesai dalam waktu tertentu atau bersifat tetap dan berkesinambungan/terus menerus (tidak habis dalam waktu tertantu).

Sebagai contoh, pekerjaan seperti satpam dan cleaning service di sebuah gedung atau sebuah pabrik sekalipun, bisa dilihat dimana-mana bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rutin dan berlangsung terus menerus dan tidak akan habis dalam waktu tertentu, sehingga pekerja harus menjadi pekerja tetap berdasarkan  perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), entah itu dengan user maupun dengan penyedia tenagakerja. Tapi bukan berarti dalam perusahaan garmen atau elektronik perusahaan boleh memakai pekerja dari penyedia tenaga kerja untuk bagian produksi. Dalam konteks ini skema outsourcing dan kontrak sama sekali tidak boleh diterapkan.

Lalu jensi pekerjaan seperti catering, sudah jelas bahwa catering merupakan pemborongan pekerjaan menyediakan makanan. Jadi dalam proses menyediakan makanan (memasak)  oleh perusahaan catering itulah hubungan pekerja diletakan, dalam hal ini harus berdasarkan PKWTT antara pekerja dan perusahaan catering.

Sedangkan dalam kasus tertentu misal SPG atau petugas keamanan dalam suatu peristiwa olah raga atau pameran yang bersifat semantara (habis dalam waktu tertentu) jika pekerja tersebut berdiri sendiri  maka dapat dilaksanakan berdasarkan PKWT atau kontrak dengan upah yang jauh lebih tinggi dari pekerja biasa. Tapi jika pekerja tersebut direkrut oleh agensi maka harus ada ketentuan tambahan, misalnya agensi harus berbadan hukum (PT), atau lebih tegas pekerja tersebut harus menjadi pekerja tetap agensi tersebut sehingga dimanapun dan kapanpun dia bekerja tetap mendapatkan jaminan kerja dan mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Jadi pernyataan Menakertrans  yang menyatakan ada lima jenis pekerjaan seperti diatas yang boleh di outsourcing adalah menyesatkan dan telah memanipulasi forum sosialisasi yang telah diadakan. Dalam forum tersebut para wakil dari serikat pekerja/buruh sama sekali belum memberikan persetujuan dan bahkan banyak masukan terkait rancangan permenaker tersebut.

Jika rancangan tersebut tetap  ditetapkan tanpa menghiraukan masukan dari kalangan serikat pekerja/buruh maupun pengusaha maka akan menjadi bola panas yang akan terus bergulir dan menyulut gejolak.

***

Jakarta, 3 Oktober 2012

Front Nasional Desak SBY Keluarkan Perpu BPJS-SJSN

JAKARTA, LINDO – Front Nasional Tolak BPJS-SJSN menyatakan menolak secara tegas Undang-undang (UU) No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

“Harapan rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan gratis seumur hidup gagal total setelah UU ini keluar. Karena salah satunya  dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dinyatakan pemberi kerja wajib memungut iuran pada pekerja dan menyetor kepada BPJS, sedangkan peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin wajib membayar dan menyetor iuran pada BPJS,” kata anggota Front Nasional BPJS-SJSN dari  Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional  (DPP SPN) Bambang Wirahyoso dalam jumpa persnya di Jakarta, Senin (1/10).

Front Nasional Tolak BPJS-SJSN terdiri dari anggota ASPBI (KSPSI, SPN, SBSI92, GASPERMINDO, FSPBUMN, FNPBI, SPINDO, SBMI), DKR, PPMI/BIMA dan SPRTMM.

Peraturan ketenagakerjaan lanjutnya,  bersifat khusus dan special untuk melindungi para pekerja beserta keluarganya dari gangguan kesehatan, kecelakaan kerja sampai meninggal dunia dan penyakit yang timbul dari hubungan kerja.

Menurutnya, dengan adanya UU BPJS-SJSN, maka hak jaminan sosial kaum pekerja dan keluarganya terampas, karena dalam UU tersebut tidak mengatur hal yang berlaku khusus dan semua bersifat umum.

Maka kata Bambang, pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan UU No.3 tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan untuk mengawasi jalannya BPJS-SJSN.

Ia menambahkan, beralihnya hak jaminan social tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan social nasional adalah musibah paling buruk dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia.  Di mana pekerja terikat dengan ketentuan kepesertaan dan iuran, jika dua hal tersebut tidak terpenuhi maka pekerja dengan keluarganya tidak mendapat pelayanan jaminan social nasional yang diselenggarakan BPJS-SJSN.

Di sisi lain kata Bambang, pelayanan BPJS terikat dengan ketentuan UU SJSN yang memerintahkan bahwa pelayanan jaminan kesehatan bersifat dasar yaitu berupa paket esensial, bukan mamfaat sebesar-besarnya jaminan social untuk pesertanya.

“Parahnya, secara perundang-undangan menurut para ahli tata negara, pengesahan UU BPJS-SJSN sudah cacat procedural, karena ternyata paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2012 belum mengesahkan RUU BPJS menjadi UU,” jelas Bambang.

Bahkan tambahnya, Menteri Keuangan (Menkeu) yang mewakili pemerintah menegaskan, belum ada yang ditanda tangan, karena belum adanya rancangan UU BPJS yang final.dari DPR pada paripurna, setelah paripurna UU tersebut masih mengalami pembahasan sampai 7 November 2012.

“Untuk itu kami mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan Peratutan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tentang BPJS-SJSN, karena UU BPJS sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat pekerja/buruh,” pinta Bambang. (EKO)

Sumber : http://medialiputanindonesia.com/liputan/depnaker/33195-front-nasional-desak-sby-keluarkan-perpu-bpjs-sjsn.html

OUTSOURCING, UPAH MURAH DAN BPJS

Oleh : Lukman Hakim

Paling tidak sepekan dua pekan terakhir bulan September ini banyak berseliweran kabar berita tentang rencana aksi mogok nasional kaum buruh di Indonesia. Tak tanggung-tanggung aksi mogok nasional tersebut diserukan 3 konfederasi  (KSPSI, KSPI dan KSBSI) yang tergabung dalam majelis pekerja/buruh Indonesia (MPBI), plus 4 federasi non konfederasi yaitu FSPTSK, FSBI, SPIN dan OPSI. Tak ayal situasi perburuhan rada menghangat. Dalam berbagai forum para tokoh buruh yang berencana mogok nasional tanggal 3 Oktober dengan penuh semangat yang meyakinkan setiap orang.

Tak ada yang salah dengan rencana aksi tersebut, malah merupakan peningkatan kualitas metode perjuangan yang diperlihatkan oleh gerakan buruh di Indonesia, yang pada awal-awal reformasi masih dengan malu-malu menggunakan istilah segarang “mogok nasional” . Jika dulu hanya sebatas jargon dan slogan, maka sekarang ini telah dimanifestasikan dalam praktek. Meski  jika dilihat dari keterlibatan kaum pekerja dalam aksi  yang puluhan ribu atau ratusan ribu buruh belum mencerminkan sebuah aksi mogok nasional seluruh buruh/pekerja Indonesia yang jumlahnya puluhan juta orang.

Namun, rencana aksi “besar” nasional tersebut akan membawa dampak yang sangat negatif oleh karena isu yang dikemas dan didesakkan di dalamnya. Kaum buruh harus jeli melihat dan cerdas dalam memahami apa yang akan di bawa dalam aksi tersebut. Sehingga  metode yang tepat menghasilkan sesuatu yang tepat karena mengusung isu yang tepat.

Outsourcing, upah murah dan BPJS

Ketiga isu diatas sudah dapat dipastikan akan diusung dalam aksi nasional tanggal 3 Oktober 2012 dengan tema : “Hapus outsourcing, tolak upah murah dan jalankan BPJS”.

Seluruh buruh pasti  setuju adanya penghapusan praktik outsourcing yang tidak memberi  jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti diamanatkan oleh UUD 1945, yang telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konsitusi. Demikian pula kita juga sepakat bahwa  konsep pengupahan di Indonesia bukan lagi dengan memakai konsep upah murah sebagai bagian dari daya tarik investasi. Kita semua menginginkan adanya sistem pengupahan yang memenuhi standar hidup layak. Intinya buruh mau upah layak secara nasional, agar buruh dan keluarganya hidup lebih sejahtera. Dua isu tersebut menjadi isu universal dan mutlak bagi buruh dan seluruh serikat buruh di Indonesia.

Masalah mulai muncul ketika tuntutan terhadap kedua isu tersebut dibarengi dengan tuntutan pemberlakuan BPJS atau badan penyelenggara jaminan social. Mengapa timbul masalah? Karena konsep jaminan social yang terkandung dalam UU BJPS berdasarkan UU SJSN masih mengalami problematika baik secara formil maupun materiil.

Secara formil, UU BPJS disahkan dalam tekanan yang luar biasa sehingga setelah ketok palu di DPR masih merasa perlu untuk dibahas kembali dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebuah UU ketika sudah diketok palu (diputuskan) tidak bisa lagi dibahas apalagi diubah.

Secara meteriil, UU BPJS dan UU SJSN mengandung pasal –pasal yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 (asli). Jaminan social menurut konstitusi adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, sedangkan dalam SJSN dan BPJS adalah kewajiban setiap wargan negara . Setiap orang wajib membayar iuran. Jadi konsepnya bukan lagi jaminan sosial tapi asuransi sosial. Warga negara wajib ikut menjadi peserta dan membayar iuran setiap bulan.  Jika tak mampu bayar iuran karena miskin maka harus ditanggung oleh pemerintah sebagai kelompok penerima bantuan iuran/PBI.

Dimana letak negatif dan bahayanya?

Pertama, dari segi kewajiban iuran, nantinya diperkirakan bahwa setiap pekerja formal harus membayar sebanyak 30 ribu rupiah setiap bulan. Sehingga buruh harus mengeluarkan uang lebih banyak dari yang sekarang dibayarkan ke Jamsostek. Penerima bantuan sosial (kuotanya sebanyak 96 juta jiwa), setiap orang sebesar 22 ribu rupiah. Artinya dana APBN akan disedot sebanyak 22 ribu rupiah kali jumlah PBI yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah setiap bulan. Kemudian para pekerja informal juga harus merogoh kocek sebera 27 ribu rupiah untuk iuran kesehatan.

Kedua, dari segi manfaat, manfaat dari asuransi tidak lebih dari pelayanan standart atau pelayanan dasar dan jenis penyakitnya pun terbatas. Untuk pelayanan atau penyakit yang bersifat tindak lanjut dan memerlukan penanganan tingakt tinggi maka peserta wajib mengeluarkan biaya sendiri.

Ketiga, dari segi pengelolaan dana, bisa dibayangkan seberapa besar BPJS akan mendapatkan dana segar setiap bulan. Dan dalam pengelolaanya sama sekali tidak boleh diintervensi oleh pemerintah alias independen karena sudah berbentuk badan hukum publik. Jadi? Dana APBN yang disetor setiap bulan ke BPJS tidak bisa lagi di kontrol oleh negara, terlebih APBN tak lagi bisa menikmati atau meminta deviden dari hasil investasi yang di lakukan oleh BPJS. Lalu kemana hasil investasinya digunakan? Jika untuk peserta tentu saja seharusnya semakin lama-semakin murah dan gratis tanpa iuran, karena keuntungan akan terus  terakumulasi . Tapi dalam UU BPJS tidak ada ketentuan tersebut. Yang ada malah memungkinkan adanya kenaikan premi atau besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta.

Atau untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta? Tidak juga, karena manfaat bagi peserta sudah jelas dengan besaran iuran tersebut peserta hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar essensial. Artinya setiap peserta hanya akan ditanggung biayanya untuk penyakit memerlukan pelayanan kesehatan dasar. Jika harus dilakukan tindakan lanjutan yang di atas standart maka peserta akan di kenakan sejumlah biaya (costsharing).

Jadi kemana? Dana BPJS akan lebih di integrasikan kepada mekanisme pasar yang notabene dapat menjadi bagian dari penopang krisis ekonomi global. Disinlah letak bahayanya. Dana masyarakat dan APBN akan bocor serta dinikmati oleh kepentingan pasar (kapitalis asing) melalui BPJS.  Padahal jika terjadi kebangkrutan di BPJS pemerintah wajib membantu.

Skema  itulah yang memang diamanatkan oleh pihak asing dalam hal ini lembaga semacam ADB/asian development bank  yang sejak tahun 1998 telah memberi arahan bagi terlaksananya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pada awalnya dengan mengamandemen atau penambahan pasal tentang sistem jaminan sosial dalam UUD 1945, dan dilanjutkan dengan UU SJSN dan akhirnya UU BPJS. Tujuanya satu, melakukan pemutusan kontrol negara terhadap ratusan trilyun dana jaminan sosial ke pasar bebas.

Dalam aksi mogok nasional ada tuntutan kepastian terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat, seumur idup dan tanpa diskriminasi dan limitasi tepat waktu dan pekerja tidak dipotongg upahnya (iuran dibayar oleh pengusaha seperti pelaksanaan JPK Jamsostek. Hal ini sangat naif, karena menutup mata bahwa dalam UU BPJS yang mereka bela mati-matian jelas tidak menjamin seluruh rakyat, melainkan mewajibkan seluruh rakyat ikut jadi peserta dan bayar iuran. Tidak juga menjamin tanpa  diskriminasi karena yang dilayani adalah yang bayar iuran, pelayanan didasarkan atas besar kecilnya iuran, tidak menjamin juga tanpa limitasi, karena iuran yang ada hanya untuk pelayanan kesehatan dasar/essensial. Tuntutan ini membodohkan rakyat dan kaum pekerja/buruh.

Tuntutan iuran pekerja tetap dibayarkan oleh pengusaha juga tak ada dasarnya dalam UU BPJS, karena dalam BPJS justru mewajibkan pemberi  kerja untuk memungut iuran dari pekerjanya. Malah jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Lagi-lagi ini pembodohan.

Jika itu bisa pun, tetap saja dana ratusan trilyun yang di kelola BPJS yang berbadan hukum publik tersebut tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan nasional.  Dana yang dikeluarkan oleh pekerja, rakyat, TNI/POLRI, PNS, pengusaha akan dikelola oleh BPJS. Sangat berbeda jika pengelolaannya oleh negara dengan transparansi dan manajemen yang baik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan negara untuk pembangunan, tentu saja tetap mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan peserta/rakyat, seperti semangat UUD 1945 pasal 33.

Jadi  outsourcing, upah murah dan BPJS sama-sama berdampak buruk bagi pekerja dan rakyat. Jika tuntutan penghapusan outsourcing, tolak upah murah disertai berlakukan BPJS maka sama saja membebaskan buruh dari mulut buaya dan memasukkan buruh ke mulut harimau.

Jakarta, 2 Oktober 2012

Lukman Hakim

Ketum FNPBI

UPAH NOMINAL dan RIIL BURUH TANI DI INDONESIA

Kondisi ekonomi pekerja di sektor pertanian dapat terambar dalan data yang dikeluarkan BPS dibawah ini. Buruh tani adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, mereka tidak memiliki tanah dan tidak punya modal.

Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia (Rupiah),

2008 – 2012

(2007=100)

Tahun dan Bulan

Buruh Tani

(Harian)

Nominal

Riil

2012

Januari

39,727

28,582

Februari

39,854

28,542

Maret

40,002

28,607

April

40,082

28,579

Mei

40,166

28,549

Juni

40,257

28,443

Juli

40,330

28,276

2011

Januari

38,648

28,705

Februari

38,769

28,755

Maret

38,852

28,832

April

38,976

29,098

Mei

39,082

29,175

Juni

39,144

29,104

Juli

39,215

28,975

Agustus

39,287

28,816

September

39,345

28,774

Oktober

39,412

28,787

November

39,503

28,736

Desember

39,599

28,701

2010

Januari

37,426

29,997

Februari

37,637

29,987

Maret

37,721

30,093

April

37,844

30,138

Mei

37,897

30,153

Juni

37,946

29,980

Juli

38,069

29,507

Agustus

38,198

29,356

September

38,301

29,315

Oktober

38,382

29,354

November

38,494

29,209

Desember

38,577

28,934

2009

Januari

36,190

30,551

Februari

36,392

30,438

Maret

36,526

30,449

April

36,632

30,633

Mei

36,742

30,718

Juni

36,827

30,680

Juli

36,908

30,747

Agustus

37,002

30,521

September

37,065

30,292

Oktober

37,105

30,115

November

37,230

30,301

Desember

37,305

30,233

2008

Januari

16,106

2,550

Februari

16,277

2,575

Maret

16,407

2,576

April

16,658

2,611

Mei

28,986

26,999

Juni

34,908

30,821

Juli

35,225

30,583

Agustus

35,348

30,520

September

35,455

30,358

Oktober

35,544

30,259

November

35,704

30,404

Desember

35,842

30,393

Catatan : 1) Sebelum Mei 2008 Upah BuruhTani menggunakan Tahun Dasar 1996=100

BERBAGAI ELEMEN TETAP MENOLAK BPJS-SJSN

Beberapa waktu lalu berbagai serikat buruh menolak pengesahan UU BPJS yang tergabung dalam ASPBI (Aliansi SP/SB Indonesia), kemudian diperluas menjadi Front Nasional Tolak BPJS-SJSN yang melibatkan bukan saja SP/SB tapi elemen gerakan lainya. Front ini adalah gabungan dari berbagai elemen gerakan rakyat di Indonesia yang sedari awal menyadari bahaya dari sistem jaminan sosial ala SJSN dan BPJS. Bukan saja karena pada akhirnya membeni rakyat dengan sejumlah iuran, namun lebih penting lagi adalah agenda imperialisme dan neolibarlisme sangat kentara dan nyata dalam konsep jaminan sosial yang terkandung dalam UU SJSN dan BPJS.  Berikut ini adalah siaran pers dari Front Nasional Tolak BPJS-SJSN.

========

SIARAN PERS

FRONT NASIONAL TOLAK BPJS-SJSN

Harapan Rakyat Indonesia (petani, nelayan, buruh, PNS, TNI, POLRI, tukang ojek, dll) mendapatkan jaminan kesehatan GRATIS SEUMUR HIDUP dan TANPA BATAS gagal total alias GATOT, setelah Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disyahkan pada tanggal 28 Oktober 2011oleh DPR RI. karena dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran pada pekerja dan menyetor pada BPJS, sedangkan peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin wajib membayar dan menyetor iuran pada BPJS, besarnya iuran dan manfaat akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Pemerintah telah menyiapkan RPP dan RPERPRES tentang iuran dan manfaat asuransi  jaminan kesehatan yang akan dilaksanakan pada 2014. Iuran asuransi jaminan kesehatan dibayar oleh pengusaha dan pekerja sebesar 5% dari upah pekerja (pengusaha 3%, pekerja 2%), untuk peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin akan dikenakan kewajiban mengiur 27.000 rupiah tiap bulan, apabila melanggar diancam dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara dan sanksi administrasi berupa pelayanan tertentu, sedang fakir miskin ditanggung oleh pemerintah melalui program PBI (penerima bantuan iuran) diambil dari APBN sebesar 22.000 rupiah perorang tiap bulannya.

Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian adalah hak pekerja beserta keluarganya yang timbul atas perintah undang-undang No. 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja dan undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Kesehatan dan keselamatan Kerja.

Pelaksanaan kewajiban pengusaha atas hak jaminan sosial tenaga kerja beserta keluargannya diwujudkan melalui program ASTEK yang kemudian berubah menjadi program JAMSOSTEK melalui undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.

Bahwa hak jaminan sosial tenaga kerja dinyatakan secara tegas pada pasal 99 UU No. 13 tahun 2003, “jaminan sosial tenaga kerja adalah hak pekerja dan keluarganya yang mekanismenya akan diatur dalam peraturan perundang undangan”.

Bahwa  peraturan ketenagakerjaan bersifat khusus dan special untuk melindungi para pekerja beserta keluarganya dari gangguan kesehatan, kecelakaan kerja sampai meninggal dunia dan penyakit yang timbul dari hubungan kerja.

Dengan adanya UU BPJS-SJSN maka hak jaminan sosial kaum pekerja dan keluarganya terampas, karena dalam UU BPJS-SJSN tidak mengatur hal yang berlaku khusus, semua bersifat umum, maka pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan UU. No 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan untuk mengawasi jalannya BPJS-SJSN.

Apabila pengusaha tidak mendaftarkan dan tidak meng-iur kepesertaan pekerjanya, pengusaha diancam pidana 8 (delapan) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), jika hal ini terjadi pengusaha divonis penjara maka kepesertaan dan iuran pekerja siapa yang akan bertanggung jawab. Bagaimana jika ada pekerja yang mengalami sakit, kecelakaan kerja atau meninggal dunia? Siapa yang harus bertanggung jawab?

Beralihnya hak jaminan sosial tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan sosial nasional adalah musibah paling buruk dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia, dimana pekerja terikat dengan ketentuan kepesertaan dan iuran, jika dua hal tersbut tidak terpenuhi maka pekerja dan keluarganya tidak mendapatkan pelayanan jaminan sosial nasional yang diselenggarakan melalui BPJS-SJSN.

Bahwa dalam pelaksanaan pelayanan BPJS terikat dengan ketentuan undang undang SJSN yang memerintahkan, bahwa pelayanan jaminan kesehatan besifat DASAR yaitu berupa paket esensial, bukan manfaat sebesar-besarnya jaminan sosial untuk pesertanya. Hal ini mengandung makna sebuah peristiwa antara hak dan kewajiban menjadi tidak adil dan tidak seimbang, dimana bagi yang melangar kepesertaan dan iuran diancam pidana 8 tahun, denda 1 miliar ditambah sanksi administrasi dan tidak dapat pelayanan jaminan kesehatan, sedangkan yang didapat oleh peserta yang tertib membayar iuran hanya mendapatkan pelayanan dasar saja berupa paket esensial yang masih juga peserta diwajibkan membayar tambahan biaya jika terjadi kelebihan pembiayaan.

Dalam pro-kontra UU BPJS-SJSN seluruh partai, anggota DPR , pemerintah, LSM-LSM, Media Massa dan beberapa elit Serikat Buruh/Serikat Pekerja seperti kerasukan mendukung undang undang tersebut. Bahkan beberapa anggota DPR dan Serikat pekerja/ buruh mati-matian menjadi sales marketing dengan menjanjikan kedua undang-undang tersbut akan mensejahterakan rakyat dan pekerja/buruh dengan mengratiskan semua biaya pelayanan rumah sakit.

Secara perundang-undangan menurut para ahli hukum tatanegara, pengesahan UU BPJS –SJSN sudah cacat prosedural karena ternyata Paripurna DPR RI pada tanggal 28 Oktober 2012 belum mengesahkan RUU BPJS-menjadi Undang Undang, bahkan Menkeu, Agus Marto yang mewakili Pemerintah menegaskan bahwa belum ada yang ditanda tangan karena belum adanya rancangan undang-undang BPJS yang final dari DPR pada paripurna, setelah paripurna  undang-undang tersebut masih mengalami pembahasan sampai tanggal 7 November 2012.

Dengan ini kami dari Front Nasional Tolak BPJS-SJSN menyatakan sikap secara tegas sebagai berikut :

  • TOLAK UU No. 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS DAN UU NO. 40 TAHUN 2004\ TENTANG SJSN
  • SEGERA KELUARKAN PERPU JAMINAN SOSIAL KARENA UU BPJS ADALAH BENTUK PENGHIANATAN TERHADAP RAKYAT PEKERJA/BURUH
  • PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2012, BESAMA 100 RIBU PEKERJA BURUH AKSI MENGEPUNG ISTANA, MEMINTA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGELUARKAN PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN (PERPU) TENTANG BPJS-SJSN

FRONT NASIONAL TOLAK BPJS-SJSN :

ASPBI (KSPSI, SPN, SBSI92, GASPERMINDO, GSBI, FSPBUMN, FNPBI, SPINDO, SBMI), DKR, PPMI/BIMA, SPRTMM

Kontak Person: (081385561913 M.Satya) (08122357227 Bambang W) (08121317732 Djoko H) (085312307753 Teddy rock) – (081361729395 Yosafaty) (081380473001 Narti)(081320419378 Bambang eka) (0811918218Tutut) (021 46471111 Medisumaidi) (08161675291 Lukman.H) (08161446165 Mutarom, 08161367907 Rahmad, 081383493575 Ismet).

POIN-POIN PENTING DALAM UU BPJS

Oleh : Lukman Hakim

Kontroversi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dimulai sejak diterbitkannya UU SJSN tahun 2004 dan terakhir UU BPJS tahun 2011.  Banyak pihak mendukung adanya reformasi jaminan sosial yang menginginkan pengelolaan jaminan sosial tidak lagi oleh BUMN, tapi oleh sebuah badan hukum publik, atau wali amanah.

Pada kenyataannya reformasi Jaminan sosial adalah agenda yang diarahkan oleh lembaga internasional semacam ADB yaitu lewat program reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini OJK (otoritas jasa keuangan) juga merupakan tindak lanjut agenda tersebut selain SJSN dan BPJS. Harapan masyarakatIndonesia  terhadap perubahan yang lebih baik dalam sistem jaminan sosial, sepertinya hanya akan menjadi mimpi belaka. Mengingat isi dan ruh dari SJSN dan BPJS adalah mengalihkan tanggungjawab negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya (seperti amanat UUD 1945) menjadi kewajiban setiap orang/warga negara untuk menjadi peserta jaminan sosial yang harus membayar iuran.

Dibawah ini  poin-poin  penting UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS :
1. BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

2. BPJS berbentuk Badan Hukum Publik

3. BPJS bertanggung-jawab langsung kepada Presiden

4. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja, mengenakan sanksi administrasi kepada Peserta dan pemberi kerja.

5. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.

6. Sangsi adminstratif yang dapat dilakukan oleh BPJS: teguran tertulis dan denda.

7. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS.

8. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.

9. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

10. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

11. Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

12. Jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar.

13. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

14. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT. Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

15. Paling lambat tanggal 1 Juli 2015 PT. Jamsostek (Persero) mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian bagi peserta, tidak termasuk peserta yang dikelola PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).

16. PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun paling lambat tahun 2029.

17. PT. TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun darim PT. TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

18. Peraturan Pelaksanaan dari UU BPJS ditetapkan paling lama 1 tahun untuk BPJS Kesehatan dan paling lama 2 tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan.

****

Sumber : UU nomor 24 tahun 2011 dan sumber lain.

PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA (Bag 2)

  1. Tentang PKWT/perjanjian kerja waktu tertentu

Dalam hal substansi pasal-pasal tentang PKWT memang mempunyai masalah seperti ditemukan dalam kajian, demikian juga dalam hal implementasinya. Namun dalam pokok-pokok pikiran dalam kajian masih mencerminkan adanya ketidak pastian kerja, terutama dalam hal PKWT yang berdasarkan waktu tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya manipulasi di tingkat implentasi, yaitu dengan mengalihkan status pekerja tetap menjadi kontrak sesuai batas waktu tertentu.

Kedua, tentang jenis pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja tetap, tidak boleh dilakukan dengan status PKWT. Ini juga memberikan peluang manipulasi dilapangan karena hal ini bsia dilakukan jika PKWT berdasarkan jangka waktu. Kemudian untuk sektor migas seperti yang dicontohkan, juga tidak akan mememberiikan jaminan kerja meski diusulkan kontrak dalam 3 tahun dan bisa di perpanjang.

PKWT adalah perjanjian kerja yang hanya berdasarkan atas jenis pekerjaan yang akan habis dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan yang akan habis dalam waktu tertentu dapat dilihat dari segi teknis dan perencanaan suatu proses produksi maupun proyek industri/pekerjaan. Jika diperlukan harus ada kajian lanjutan dan diatur dalam pertauran/keputusan menteri. Lamanya kontrak/perjanjian  adalah selama pekerjaan tersebut berakhir.

  1. Tentang Outsourcing.

Outsourcing dalam pengertian UU no 13 2003 memang harus ditegaskan hanya dalam hal penyediaan atau penggunaan pekerja/buruh. Sedangkan pemborongan pekerjaan bukan merupakan outsourcing tapi kerjasama bisnis.

Istilah outsourcing yang bermakna penggunaan atau penyediaan tenaga kerja/buruh harus dihilangkan. Yang ada hanyalah kerjasama bisnis/pemborongan kerja untuk suatau jenis pekerjaan. Sehingga status pekerja adalah pekerja tetap dan harus mendapatkan hak-hak yang sesuai ketentuan. Dalam hal ini tidak ada lagi istilah pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang, yang ada adalah pekerjaan yang akan terus berlangsung dan pekerjaan yang akan habis dalam waktu tertentu.

Dalam hal kerjasama bisnis/pemborongan pekerjaan (termasuk didalamnya jenis  pekerjaan jasa, misalnya cleaning servis/keamanan) pekerja harus tetap menyandang status pekerja tetap di perusahaan penyedia (yang resmi dan berbentuk perusahaan/badan hukum) dengan segala konsekuensinya.

Uraian diatas sejalan dengan keputusan MK yang menganulir pasal  tentang kontrak dan outsorcing dalam UU no 13 tahun 2003

  1. Mogok kerja

Keharusan adanya syarat tertulis atau ijin/pemberitahuan terlebih dahulu adalah bentuk pembatasan disaat posisi tawar buruh masih sangat lemah.  Mogok kerja sah dilakukan oleh buruh dan atau serikat buruh tanpa memberitahukan sepanjang untuk menuntut hal-hal yang normative seperti ketentutan peraturan perundangpundangan, dan atau untuk perbaikan yang diperlukan sesuai penilaian obyektif (biasanya pada perusahaan yang posisi tawar buruh sudah kuat dan perudahaan mapan)

Mogok kerja dapat juga dilakukan bersama-sama dengan lockout oleh perusahaan dalam hal untuk melakukan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah atau pihak lain yang merugikan dunia usaha atau industri.

Mogok kerja tak perlu dikawatirkan jika ada penguatan dan pemberdayaan buruh dalam serikat buruh, untuk memperkuat posisi tawar dan juga untuk memeberi saluran aspirasi dan alat untuk berunding dengan pengusaha. Dlam hal ini har8us ada perubahan mindset pihak-pihak (terutama pelaku industri) terhadap keberadaan serikat buruh yang selama ini cenderung negative.

  1. Tentang PHK dan Pesangon

Pada prisnipnya PHK tidak boleh terjadi karena mengingkari prinsip jaminan memperoleh pekerjaan. PHK hanya dapat dilakukan jika terjadi kasus pidana  dan harus di buktikan melalui pengadilan umum. Selama proses tersebut hak-hak buruh harus tetap diberikan secara penuh dan tetap bekerja. Selain alasan pidanan buruh tidak dapat di PHK, termasuk dalam kasus penggabungan maupun perubahan kepemilikan perusahaan, sejauh tidak memberikan perubahan dalam hal pekerjaan maka tidak ada istilah PHK, sehingga tidak membenani suatu peruasahaan tersebut.

PHK dengan alasan efisiensi harus memberikan kompenasai/pesangon yang layak untuk menjamin kehidupan buruh selama beberapa periode terntentu, besaran pesangon ditetapkan berdasarkan kesepakatan bipartite yang di dukung oleh lembaga audit independen (yang di tunjuk oleh buruh dan pengusaha) dan disaksikan atau di fasilitasi pleh pemerintah.  PHK oleh karena perusahaan tutup harus melalui proses kepailitan yang benar dan membayar kompensasi kepada buruh sebagai prioritas pertama. Kompensasi dapat diberikan melalui skema jaminan asuransi (jaminan pesangon)

Sengketa hubungan indutrsial dapat di selesaikan lelalui perundingan bipartite dan atau pada lembaga abritase, dan hanya dalam hal-hal perselisihan kepentingan. Setiap pelanggaran normative langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Termasuk dalam hal pemerangusan serikat pekerja.  Maka dapat langsung dilaporkan melalui jalur polisi. Kami juga menolak konsep perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Oleh karena itu sepakat dengan ide peninjauan kembali terhadap UU PHI

  1. 5.       PENEGAKKAN HUKUM – PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (HUBUNGAN INDUSTRIAL)

Fungsi pengawasan dari para pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang oleh UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan Pengawasan Perburuhan Tahun 1948, UU No. 13 Tahun 2003, dan,  Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Pada Industri dan Perdagangan yang telah diratifikasi dengan UU No. 21 tahun 2003, praktis impoten.

Setelah diberlakukan Otonomi Daerah, tidak ada sentralisme dan koordinasi yang kuat antara pegawai pengawas, terutama dari pusat ke daerah, sehingga tenaga pengawas yang sudah lemah semakin lemah. Lembaga tripartit pada kenyataannya juga tidak bisa berbeparn secara maksimal dalam pengawasan karena tidak ada regulasi yang menopang secara kuat, keterlibatan tripartit seolah hanya sebagai basis legitimasi semata.

Usulan :

  • Membentuk Komisi Nasional Hubungan Industrial (Komnas HI) dengan legitimasi UU dalam rangka mengefektifkan pengawasan hubungan industrial, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.
  • Untuk itu Komnas HI perlu ada unsur-unsur dari Tripnas, Polisi dan Jaksa. Pembentukan Komisi ini harus sudah terlaksana selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 tahun sejak rekomendasi ini disampaikan.
  • Pada masa transisi, diperlukan upaya-upaya untuk mengintegrasikan antara PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dengan Penyidik Kepolisian, maupun kejaksaan.
  • Dengan adanya Komnas HI ini, diharapkan pengawasan akan ditangani secara terpusat sesuai dengan Konvensi ILO No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 21 tahun 2003.
  • Menakertrans dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan peningkatan profesionalisme penegak hukum (Pengawas dan Polisi) dengan terus menerus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perburuhan/ ketenagakerjaan, guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan,  untuk menyamakan pemahaman para penegak hukum.
  • Khusus mengenai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) perlu ditingkatkan kinerjanya. Upaya bersama ini harus dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MOU) antara Depnakertrans dengan Kepolisian.
  • Pemerintah dan Mahkamah Agung harus meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pengawasan, penegak hukum dan pengadilan dengan cara:

1)  pengadilan harus mengunggah keputusannya ke website instansi

terkait dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah

keputusan ditetapkan,

2)  putusan yang udah diunggah di website, mudah diakses dan gratis; dan

3) nota pemeriksaan harus dilaporkan kepada publik dengan gratis;

Mahkamah Agung harus memperbanyak pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan untuk meningkatkan profesionalisme hakim di pengadilan pidana dan PHI; dan memperbaki proses seleksi/pemilihan hakim yang menangani kasus-kasus perburuhan –salah satunya dengan mempergunakan proses “fit and proper” yang transparan.

  1. 6.       PELAKSANAAN UU SJSN TAK SERTA MERTA JADI SOLUSI YANG DITIMBULKAN UU No. 13

Solusi kesejahteraan atau jaminan sosial tenaga kerja masih bisa discover oleh jamsostek. UU SJSN adalah produk undang-undang yang tak lepas dari kepentingan asing (lembaga keuangan internasional) untuk mendikte anggaran nasional.  Padahal jaminan sosial atau asuransi di Indonesia sudah ada (jamostek, ASABRI, TASPEN dan AKSES) sudah bisa dianggap layak dan hanya perlu pengaturan sifat, peningkatan dan perluasan fungsi agar mencakup seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

Disahkanya UU BPJS adalah bentuk privatisasi/liberalisasi bidang jaminan social yang melepaskan tanggungjawab negara dan kepentingan nasional, dan diserahkan pada mekanisme pasar.

  1. 7.       REGULASI KETENAGAKERJAAN  YANG BERVISI PENGUATAN INDUSTRI NASIONAL  UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH.

 

Keberadaan  UU No. 13 tahun 2003 adalah bentuk liberalisasi dibidang ketanagakerjaan yang menjadi salah satu poin deregulasi seperti tercantum dalam LoI antara pemerintah dan IMF, terutama untuk menjamin adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja (labor market flexibility), yang tercermin dalam pasal-pasal tentang sistem kontrak, outsourcing dan “kemudahan” PHK.

Setelah lebih dari setengah abad merdeka Indonesia masih dalam keterpurukan ekonomi berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dilaporkan pemerintah hingga saat ini tetap tidak sebanding dengan potensi dan kekayaan alam yang tersedia. Indonesia seharusnya sudah menjadi bangsa besar dan maju dalam segala bidang.

******