TELAH TERBIT PERMENAKER TENTANG OUTSOURCING

Akhirnya Menakertrans mengeluarkan peraturan tentang outsourcing atau alih daya. Peraturan menteri itu teruang dalam Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012.  Selengkapnya sebagai berikut:  Download pdf

======

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  KEPADA PERUSAHAAN LAIN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh diarahkan untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
  2. bahwa ketentuan yang diatur dalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor                      KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 220/MEN/X/2004 tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA  PERUSAHAAN  LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Perusahaan pemberi pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
  1. Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
  2. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.
  3. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
  4. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
  5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  6. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh di perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.

BAB II

PEMBORONGAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemborongan Pekerjaan

Pasal 3

(1)      Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.

(2)      Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun  kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
  2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
  3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  4. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

(1)       Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing.

(2)       Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3)       Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan.

Pasal 5

Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 6

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 7

(1)      Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)      Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 8

Perusahaan pemberi pekerjaan harus melaporkan secara tertulis setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pasal 9

(1)      Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.

(2)      Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:

  1. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  2. menjamin terpenuhinya perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  3. memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi  di bidangnya.

Pasal 10

(1)      Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan.

(2)      Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasebelum pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 11

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 5 (lima)hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perusahaan Penerima Pemborongan

Pasal 12

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:

  1. berbentuk badan hukum;
  2. memiliki tanda daftar perusahaan;
  3. memiliki izin usaha; dan
  4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan

Pasal 13

Setiap perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis.

 

Pasal 15

Hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 16

Pelaporan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dikenakan biaya.

BAB III

PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 17

(1)       Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

(2)      Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(3)      Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
  2. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
  3. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
  4. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
  5. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Pasal 18

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain.

Bagian Kedua

Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 19

Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

  1. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  2. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis pekerjaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  3. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 20

(1)       Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

(2)       Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani dengan melampirkan:

  1. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku; dan
  2. draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(3)       Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 21

(1)        Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan menerbitkan bukti pendaftaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima.

(2)       Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada ayat (1), maka pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dapat menolak permohonan pendaftaran dengan memberi  alasan penolakan.

Pasal 22

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak dapat melakukan operasional pekerjaannya sebelum mendapatkan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

Pasal 23

(1)       Dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(2)       Dalam hal izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dicabut, pemenuhan hak-hak pekerja/buruh tetap menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 24

Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan:

  1. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki tanda daftar perusahaan;
  3. memiliki izin usaha;
  4. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  5. memiliki izin operasional;
  6. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
  7. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Pasal 25

(1)      Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsitempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:

  1. copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;
  2. copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
  3. copy surat ijin usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;
  4. copy tanda daftar perusahaan;
  5. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  6. copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan
  7. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

(2)      Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3)      Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 26

(1)       Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(2)       Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan hasil evaluasi kinerja perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(3)       Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi menyetujui atau menolak.

Bagian Keempat

Perjanjian Kerja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Pasal 27

(1)       Setiap perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.

(2)       Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan.

(3)       Dalam hal perjanjian kerja tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

(4)       Pencatatanperjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 28

Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1)       Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

(2)       Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat: 

  1. jaminan kelangsungan bekerja;
  2. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan
  3. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

(3)       Hak-hak pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

  1. hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
  2. hak atas jaminan sosial;
  3. hak atas tunjangan hari raya;
  4. hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
  5. hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja;
  6. hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan
  7. hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

Pasal 30

Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia  jasa pekerja/buruh  dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 31

Dalam hal pekerja/buruh tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Pasal 32

(1)       Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.

(2)       Dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1)          Setiap perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(2)          Dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh  tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja/buruh sesuai perjanjian kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Penyediaan Jasa Pekerja/buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 220/MEN/X/2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2012

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1138

 

 

Masuk Kelas Perawatan RS Tergantung Iuran

Inila asil pertemuan,  LKS Tripartit Nasional, DJSN, Kemenkes , pembahasan Iuran Jaminan Sosial, Jakarta, 12 Oktober 2012 di Hotel Puri Denpasar . Berikut beberapa poin yang dibahas  dan kemungkinan akan ditetap dalam forum resmi berikutnya.

  1. Kesepakatan iuran jaminan kesehatan hams mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 40/2004 tentang SJSN (besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah saniiuai batas tertentu yang secara benahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
  2.  Pengaturan RPerPres J aminan Kesehatan:

• Iuran bagi peserta penerima upah adalah sebesar 5% dari gaji/upah. Gaji/upah adalan gaji pokok dan  tunj angan keluarga, atau upah, atau upah pokok dan tunj angan tetap.

• Iuran bagi peserta bukan penerima upah adalah sebesar:

-          Rp22.200,-/orang/bulan, bagi pesena yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas III.

-          Rp40.0()0,-/orang/bulan, bagi peserta yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas II.

-          Rp50.000,-/orang/bulan, bagi pesena yang menghendaki pelayanan di ruang perawatan kelas I.

• Pembayaran iuran paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

• Kcterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 1%/orang/bulan bagi pekerja penerima upah dan sebesar angka nominal iuran yang ditetapkan bagi pekerja bukan penerima upah.

• Keterlambatan selama 3 bulan berturut-turut akan diberikan sanksi berupa penghentian pelayanan kesehatan ) perlu dipertimbangkan bahwa keterlambatan pembayaran iuran merupakan hutang pemberi kerja; tidak tepat pengenaan sanksi dalam bentuk penghentian pelayanan kcsehatan. .

3. Penentuan jumlah iuran agar dibnat scjalan dcngan PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan paling tinggi 2 (dua) kali PTKP —K1 perbulan).

4. Pertemuan benkut akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2012 dengan agenda kesepakatan iuran jaminan kesehatan, dan sebelumnya akan diadakan penemuan Bipartit antara pemberi kerja dan pekerja terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan tentang iuran jaminan kesehatan.

****

KABAR BARU UNTUK TKI DAN KELUARGA

Tahun ini pemerintah, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan terkait Tenaga Kerja Indonesia(TKI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI). Kebijakan tersebut khusus mengatur tentang kepulangan TKI  secara mandiri dari negara penempatan ke daerah asalnya.

Ketentuan itu tertuang dalam Permenaker Nomor 16 tahun 2012, tentang  Tata Cara Kepulangan tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal.  Dengan dikeluarkan peraturan menteri ini berarti para BMI/TKI yang selama ini harus melalui terminal khusus TKI atau terminal 4, bisa pulang melalui terminal 2 atau terminal untuk penumpang umum di bandara internasional Soekarno-Hatta.

Tentu saja ini merupakan kebijakan yang boleh dibilang bagus untuk memberikan kebebasan bagi TKI yang telah mampu mandiri sehingga ketakutan-ketakutan akan adanya pungutan liar, diskriminasi dan bahkan pemaksaan oleh pihak-pihak tertentu dalam jalur khusus, bisa dihindari. Dengan adanya peraturan menteri ini, keluarga TKI juga bisa lebih bebas dan nyaman menjemput di bandara layaknya penumpang biasa. Banyak pihak menilai cara ini lebih manusiawi bagi TKI.

Dalam permenakertrans ini pada pasal 2 disebutkan TKI dapat pulang secara mandiri ke daerah asal apabila telah memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri, meliputi:

a. pengurusan dokumen kepulangan;

b. secara fisik dan mental dapat pulang tanpa bantuan pihak lain;

c. mampu menjaga keamanan dan keselamatan diri serta barang bawaannya.

Namun begitu dalam pasal selanjutnya dijelaskan tentang “prosedur” yang mesti di lalui sebelum TKI pulang dari negara penempatan, misalnya yang bersangkuta harus melaporkan diri ke perwakilan RI di negera setempat, melalui pengguna atau mitra usaha. Keterlibatan perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia swasta/PPTKIS juga masih diharuskan sebagai bentuk “tanggungjawab” terhadap TKI yang disalurkan untuk bekerja di user perseorangan untuk memfasilitasi kepulangan TKI secara mandiri.

Setelah sampai di bandara Soekarno-Hatta juga masih perlu melaporkan diri pada tempat atau petugas khusus yang ditunjuk BNP2TKI, untuk pendataan, dan selanjutnya TKI diperbolehkan pulang menuju daerah asalnya.

Secara umum peraturan menteri ini sudah baik, namun perlu ada pemastian tidak ada distorsi an penyimpangan dalam implementasi. Misalnya soal lapor-melapor di bandara setelah TKI sampai, jangan sampai birokratis, dan berbelit dan memakan waktu yang lama sehingga memungkinkan adanya pungli. Hal ini mungkin terjadi karena TKI yang pulang secara mandiri bisa berjumlah sangat banyak dan harus melakukan hal yang sama, sehingga akan ada situasi khusus yang memungkinkan adanya praktik menyimpang. Meski dalam peraturan ini ditegaskan bahwa Pelayanan pendataan dan koordinasi bagi kepulangan TKI secara mandiri dilarang untuk dipungut biaya (pasal 8).

Setelah semua proses itu dilalui maka TKI bisa pulang ke daerah asalnya secara mandiri. Namun ditegaskan dalam peraturan ini bawah petugas harus memastikan TKI benar-benar telah menuju dan sampai ke daerah asalnya dengan selamat. Di sini juga perlu ada pengawasan khusus agar tidak ada penyimpangan oleh aparat atau pihak-pihak tertentu yang bisa merugikan TKI. Untuk menjamin hal tersebut bisa saja diadakan sentral informasi yang baik yang bisa menyambungkan antara keluarag dan TKI secara langsung selama proses kepulangan.

Peraturan Menteri ini berlaku 3 bulan sejak ditandatangani pada tanggal 26 September 2012.

Lihat atau download Permenaker tersebut klik  PERMENAKER 16/2012

***

Jakarta 16 Oktober 2012.

5 JENIS PEKERJAAN YANG BOLEH OUTSOURCING

Oleh : Lukman Hakim

Minggu lalu, tepatnya hari Jumat, 28 September 2012, kemenakertrans mengundang sejumlah pimpinan serikat buruh/serikat pekerja dalam agenda sosialisasi rancangan permenakertrans tentang pekerja alih daya dan pemborongan pekerjaan  atau singkatnya tentang outsourcing.

Dalam rancangan tersebut salah satu pasalnya menjelaskan ada lima jenis pekerjaan yang boleh dijalankan menggunakan skema outsourcing/alih daya  yaitu : cleaning service, keamanan,  transportasi, catering, kemudian pemborongan di pertambangan.

Ketentuan ini banyak mendapatkan reaksi penokalan dari kalangan serikat pekerja/buruh.  Dengan alasan ke lima jenis pekerjaan tersebut bisa saja menjadi pekerjaan utama dalam sebuah perusahaan seperti perbankan yang mengutamakan keamanan. Cleraning service dalam perhotelan dan pariwisata yang mengedepankan kebersihan dan keindahan serta kenyamanan, dan seterusnya. Apalagi dalam pasal berikutnya dibuka peluang bagi perusahaan untuk mendaftarkan jenis pekerjaan lainnya yang akan dijalankan dengan outsourcing. Tentu saja ketentuan ini mendapatkan tentangan keras.

Dalam pasal berikutnya dinyatakan bahwa pelaksanaan lima jenis pekerjaan tersebut dapat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pasal ini bersifat karet dan tidak jelas yang akan membuka peluang bagi praktik outsourcing yang bertentangan dengan keputusan MK dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 yaitu tentang jaminan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bicara soal alih daya dan pemborongan pekerjaan sebenarnya sederhana saja, sejauh pekerja mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak (dengan menjadi pekerja tetap) maka semua  sah-sah saja dan tidak ada persoalan.

Terkait lima jensi pekerjaan yang disebut dalam rancangan permenakertrans , perdebatanya sebenarnya bukan pada jenis pekerjaan apa saja yang boleh memakai  outsourcing/tidak, atau apa saja jenis pekerjaan yang merupakan pekerjaan utama atau hanya penunjang. Perdebatanya seharusnya pada apakah jenis pekerjaan itu bersifat sementara atau habis/selesai dalam waktu tertentu atau bersifat tetap dan berkesinambungan/terus menerus (tidak habis dalam waktu tertantu).

Sebagai contoh, pekerjaan seperti satpam dan cleaning service di sebuah gedung atau sebuah pabrik sekalipun, bisa dilihat dimana-mana bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rutin dan berlangsung terus menerus dan tidak akan habis dalam waktu tertentu, sehingga pekerja harus menjadi pekerja tetap berdasarkan  perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), entah itu dengan user maupun dengan penyedia tenagakerja. Tapi bukan berarti dalam perusahaan garmen atau elektronik perusahaan boleh memakai pekerja dari penyedia tenaga kerja untuk bagian produksi. Dalam konteks ini skema outsourcing dan kontrak sama sekali tidak boleh diterapkan.

Lalu jensi pekerjaan seperti catering, sudah jelas bahwa catering merupakan pemborongan pekerjaan menyediakan makanan. Jadi dalam proses menyediakan makanan (memasak)  oleh perusahaan catering itulah hubungan pekerja diletakan, dalam hal ini harus berdasarkan PKWTT antara pekerja dan perusahaan catering.

Sedangkan dalam kasus tertentu misal SPG atau petugas keamanan dalam suatu peristiwa olah raga atau pameran yang bersifat semantara (habis dalam waktu tertentu) jika pekerja tersebut berdiri sendiri  maka dapat dilaksanakan berdasarkan PKWT atau kontrak dengan upah yang jauh lebih tinggi dari pekerja biasa. Tapi jika pekerja tersebut direkrut oleh agensi maka harus ada ketentuan tambahan, misalnya agensi harus berbadan hukum (PT), atau lebih tegas pekerja tersebut harus menjadi pekerja tetap agensi tersebut sehingga dimanapun dan kapanpun dia bekerja tetap mendapatkan jaminan kerja dan mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Jadi pernyataan Menakertrans  yang menyatakan ada lima jenis pekerjaan seperti diatas yang boleh di outsourcing adalah menyesatkan dan telah memanipulasi forum sosialisasi yang telah diadakan. Dalam forum tersebut para wakil dari serikat pekerja/buruh sama sekali belum memberikan persetujuan dan bahkan banyak masukan terkait rancangan permenaker tersebut.

Jika rancangan tersebut tetap  ditetapkan tanpa menghiraukan masukan dari kalangan serikat pekerja/buruh maupun pengusaha maka akan menjadi bola panas yang akan terus bergulir dan menyulut gejolak.

***

Jakarta, 3 Oktober 2012

Front Nasional Desak SBY Keluarkan Perpu BPJS-SJSN

JAKARTA, LINDO – Front Nasional Tolak BPJS-SJSN menyatakan menolak secara tegas Undang-undang (UU) No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

“Harapan rakyat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan gratis seumur hidup gagal total setelah UU ini keluar. Karena salah satunya  dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 dinyatakan pemberi kerja wajib memungut iuran pada pekerja dan menyetor kepada BPJS, sedangkan peserta yang bukan pekerja dan bukan fakir miskin wajib membayar dan menyetor iuran pada BPJS,” kata anggota Front Nasional BPJS-SJSN dari  Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional  (DPP SPN) Bambang Wirahyoso dalam jumpa persnya di Jakarta, Senin (1/10).

Front Nasional Tolak BPJS-SJSN terdiri dari anggota ASPBI (KSPSI, SPN, SBSI92, GASPERMINDO, FSPBUMN, FNPBI, SPINDO, SBMI), DKR, PPMI/BIMA dan SPRTMM.

Peraturan ketenagakerjaan lanjutnya,  bersifat khusus dan special untuk melindungi para pekerja beserta keluarganya dari gangguan kesehatan, kecelakaan kerja sampai meninggal dunia dan penyakit yang timbul dari hubungan kerja.

Menurutnya, dengan adanya UU BPJS-SJSN, maka hak jaminan sosial kaum pekerja dan keluarganya terampas, karena dalam UU tersebut tidak mengatur hal yang berlaku khusus dan semua bersifat umum.

Maka kata Bambang, pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan UU No.3 tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan untuk mengawasi jalannya BPJS-SJSN.

Ia menambahkan, beralihnya hak jaminan social tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan social nasional adalah musibah paling buruk dalam sejarah ketenagakerjaan di Indonesia.  Di mana pekerja terikat dengan ketentuan kepesertaan dan iuran, jika dua hal tersebut tidak terpenuhi maka pekerja dengan keluarganya tidak mendapat pelayanan jaminan social nasional yang diselenggarakan BPJS-SJSN.

Di sisi lain kata Bambang, pelayanan BPJS terikat dengan ketentuan UU SJSN yang memerintahkan bahwa pelayanan jaminan kesehatan bersifat dasar yaitu berupa paket esensial, bukan mamfaat sebesar-besarnya jaminan social untuk pesertanya.

“Parahnya, secara perundang-undangan menurut para ahli tata negara, pengesahan UU BPJS-SJSN sudah cacat procedural, karena ternyata paripurna DPR RI pada 28 Oktober 2012 belum mengesahkan RUU BPJS menjadi UU,” jelas Bambang.

Bahkan tambahnya, Menteri Keuangan (Menkeu) yang mewakili pemerintah menegaskan, belum ada yang ditanda tangan, karena belum adanya rancangan UU BPJS yang final.dari DPR pada paripurna, setelah paripurna UU tersebut masih mengalami pembahasan sampai 7 November 2012.

“Untuk itu kami mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan Peratutan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) tentang BPJS-SJSN, karena UU BPJS sebagai bentuk penghianatan terhadap rakyat pekerja/buruh,” pinta Bambang. (EKO)

Sumber : http://medialiputanindonesia.com/liputan/depnaker/33195-front-nasional-desak-sby-keluarkan-perpu-bpjs-sjsn.html

OUTSOURCING, UPAH MURAH DAN BPJS

Oleh : Lukman Hakim

Paling tidak sepekan dua pekan terakhir bulan September ini banyak berseliweran kabar berita tentang rencana aksi mogok nasional kaum buruh di Indonesia. Tak tanggung-tanggung aksi mogok nasional tersebut diserukan 3 konfederasi  (KSPSI, KSPI dan KSBSI) yang tergabung dalam majelis pekerja/buruh Indonesia (MPBI), plus 4 federasi non konfederasi yaitu FSPTSK, FSBI, SPIN dan OPSI. Tak ayal situasi perburuhan rada menghangat. Dalam berbagai forum para tokoh buruh yang berencana mogok nasional tanggal 3 Oktober dengan penuh semangat yang meyakinkan setiap orang.

Tak ada yang salah dengan rencana aksi tersebut, malah merupakan peningkatan kualitas metode perjuangan yang diperlihatkan oleh gerakan buruh di Indonesia, yang pada awal-awal reformasi masih dengan malu-malu menggunakan istilah segarang “mogok nasional” . Jika dulu hanya sebatas jargon dan slogan, maka sekarang ini telah dimanifestasikan dalam praktek. Meski  jika dilihat dari keterlibatan kaum pekerja dalam aksi  yang puluhan ribu atau ratusan ribu buruh belum mencerminkan sebuah aksi mogok nasional seluruh buruh/pekerja Indonesia yang jumlahnya puluhan juta orang.

Namun, rencana aksi “besar” nasional tersebut akan membawa dampak yang sangat negatif oleh karena isu yang dikemas dan didesakkan di dalamnya. Kaum buruh harus jeli melihat dan cerdas dalam memahami apa yang akan di bawa dalam aksi tersebut. Sehingga  metode yang tepat menghasilkan sesuatu yang tepat karena mengusung isu yang tepat.

Outsourcing, upah murah dan BPJS

Ketiga isu diatas sudah dapat dipastikan akan diusung dalam aksi nasional tanggal 3 Oktober 2012 dengan tema : “Hapus outsourcing, tolak upah murah dan jalankan BPJS”.

Seluruh buruh pasti  setuju adanya penghapusan praktik outsourcing yang tidak memberi  jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti diamanatkan oleh UUD 1945, yang telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konsitusi. Demikian pula kita juga sepakat bahwa  konsep pengupahan di Indonesia bukan lagi dengan memakai konsep upah murah sebagai bagian dari daya tarik investasi. Kita semua menginginkan adanya sistem pengupahan yang memenuhi standar hidup layak. Intinya buruh mau upah layak secara nasional, agar buruh dan keluarganya hidup lebih sejahtera. Dua isu tersebut menjadi isu universal dan mutlak bagi buruh dan seluruh serikat buruh di Indonesia.

Masalah mulai muncul ketika tuntutan terhadap kedua isu tersebut dibarengi dengan tuntutan pemberlakuan BPJS atau badan penyelenggara jaminan social. Mengapa timbul masalah? Karena konsep jaminan social yang terkandung dalam UU BJPS berdasarkan UU SJSN masih mengalami problematika baik secara formil maupun materiil.

Secara formil, UU BPJS disahkan dalam tekanan yang luar biasa sehingga setelah ketok palu di DPR masih merasa perlu untuk dibahas kembali dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebuah UU ketika sudah diketok palu (diputuskan) tidak bisa lagi dibahas apalagi diubah.

Secara meteriil, UU BPJS dan UU SJSN mengandung pasal –pasal yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 (asli). Jaminan social menurut konstitusi adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, sedangkan dalam SJSN dan BPJS adalah kewajiban setiap wargan negara . Setiap orang wajib membayar iuran. Jadi konsepnya bukan lagi jaminan sosial tapi asuransi sosial. Warga negara wajib ikut menjadi peserta dan membayar iuran setiap bulan.  Jika tak mampu bayar iuran karena miskin maka harus ditanggung oleh pemerintah sebagai kelompok penerima bantuan iuran/PBI.

Dimana letak negatif dan bahayanya?

Pertama, dari segi kewajiban iuran, nantinya diperkirakan bahwa setiap pekerja formal harus membayar sebanyak 30 ribu rupiah setiap bulan. Sehingga buruh harus mengeluarkan uang lebih banyak dari yang sekarang dibayarkan ke Jamsostek. Penerima bantuan sosial (kuotanya sebanyak 96 juta jiwa), setiap orang sebesar 22 ribu rupiah. Artinya dana APBN akan disedot sebanyak 22 ribu rupiah kali jumlah PBI yang jumlahnya mencapai trilyunan rupiah setiap bulan. Kemudian para pekerja informal juga harus merogoh kocek sebera 27 ribu rupiah untuk iuran kesehatan.

Kedua, dari segi manfaat, manfaat dari asuransi tidak lebih dari pelayanan standart atau pelayanan dasar dan jenis penyakitnya pun terbatas. Untuk pelayanan atau penyakit yang bersifat tindak lanjut dan memerlukan penanganan tingakt tinggi maka peserta wajib mengeluarkan biaya sendiri.

Ketiga, dari segi pengelolaan dana, bisa dibayangkan seberapa besar BPJS akan mendapatkan dana segar setiap bulan. Dan dalam pengelolaanya sama sekali tidak boleh diintervensi oleh pemerintah alias independen karena sudah berbentuk badan hukum publik. Jadi? Dana APBN yang disetor setiap bulan ke BPJS tidak bisa lagi di kontrol oleh negara, terlebih APBN tak lagi bisa menikmati atau meminta deviden dari hasil investasi yang di lakukan oleh BPJS. Lalu kemana hasil investasinya digunakan? Jika untuk peserta tentu saja seharusnya semakin lama-semakin murah dan gratis tanpa iuran, karena keuntungan akan terus  terakumulasi . Tapi dalam UU BPJS tidak ada ketentuan tersebut. Yang ada malah memungkinkan adanya kenaikan premi atau besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta.

Atau untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta? Tidak juga, karena manfaat bagi peserta sudah jelas dengan besaran iuran tersebut peserta hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar essensial. Artinya setiap peserta hanya akan ditanggung biayanya untuk penyakit memerlukan pelayanan kesehatan dasar. Jika harus dilakukan tindakan lanjutan yang di atas standart maka peserta akan di kenakan sejumlah biaya (costsharing).

Jadi kemana? Dana BPJS akan lebih di integrasikan kepada mekanisme pasar yang notabene dapat menjadi bagian dari penopang krisis ekonomi global. Disinlah letak bahayanya. Dana masyarakat dan APBN akan bocor serta dinikmati oleh kepentingan pasar (kapitalis asing) melalui BPJS.  Padahal jika terjadi kebangkrutan di BPJS pemerintah wajib membantu.

Skema  itulah yang memang diamanatkan oleh pihak asing dalam hal ini lembaga semacam ADB/asian development bank  yang sejak tahun 1998 telah memberi arahan bagi terlaksananya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pada awalnya dengan mengamandemen atau penambahan pasal tentang sistem jaminan sosial dalam UUD 1945, dan dilanjutkan dengan UU SJSN dan akhirnya UU BPJS. Tujuanya satu, melakukan pemutusan kontrol negara terhadap ratusan trilyun dana jaminan sosial ke pasar bebas.

Dalam aksi mogok nasional ada tuntutan kepastian terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat, seumur idup dan tanpa diskriminasi dan limitasi tepat waktu dan pekerja tidak dipotongg upahnya (iuran dibayar oleh pengusaha seperti pelaksanaan JPK Jamsostek. Hal ini sangat naif, karena menutup mata bahwa dalam UU BPJS yang mereka bela mati-matian jelas tidak menjamin seluruh rakyat, melainkan mewajibkan seluruh rakyat ikut jadi peserta dan bayar iuran. Tidak juga menjamin tanpa  diskriminasi karena yang dilayani adalah yang bayar iuran, pelayanan didasarkan atas besar kecilnya iuran, tidak menjamin juga tanpa limitasi, karena iuran yang ada hanya untuk pelayanan kesehatan dasar/essensial. Tuntutan ini membodohkan rakyat dan kaum pekerja/buruh.

Tuntutan iuran pekerja tetap dibayarkan oleh pengusaha juga tak ada dasarnya dalam UU BPJS, karena dalam BPJS justru mewajibkan pemberi  kerja untuk memungut iuran dari pekerjanya. Malah jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Lagi-lagi ini pembodohan.

Jika itu bisa pun, tetap saja dana ratusan trilyun yang di kelola BPJS yang berbadan hukum publik tersebut tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk memajukan pembangunan nasional.  Dana yang dikeluarkan oleh pekerja, rakyat, TNI/POLRI, PNS, pengusaha akan dikelola oleh BPJS. Sangat berbeda jika pengelolaannya oleh negara dengan transparansi dan manajemen yang baik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan negara untuk pembangunan, tentu saja tetap mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan peserta/rakyat, seperti semangat UUD 1945 pasal 33.

Jadi  outsourcing, upah murah dan BPJS sama-sama berdampak buruk bagi pekerja dan rakyat. Jika tuntutan penghapusan outsourcing, tolak upah murah disertai berlakukan BPJS maka sama saja membebaskan buruh dari mulut buaya dan memasukkan buruh ke mulut harimau.

Jakarta, 2 Oktober 2012

Lukman Hakim

Ketum FNPBI